nusakini.com--Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bertemu dengan 21 Duta Besar Negara anggota Uni Eropa. Pertemuan berlangsung di Intiland Tower, bilangan Sudirman Jakarta, Senin (19/3). 

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat selama dua jam tersebut, Menag Lukman Hakim dan sejumlah Duta Besar Negara Eropa mendiskusikan berbagai isu di Indonesia. Para Duta Besar secara silih berganti mengajukan pertanyaan kepada Menag, mulai dari Dubes Belgia, Italia, Jerman, Portugal, Belanda,Rumania, Hongaria, Rusia, hingga Finlandia. 

Dipimpin Vincent Guerend, para Dubes menanyakan peran Kementerian Agama, Pancasila, kerukunan umat beragama, perlindungan anak dan perempuan, cadar, politik pilkada DKI, wacana pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) hingga hukum Syariat di Provinsi Aceh. 

"Saya merasa bersyukur dan terhormat menerima undangan dari Duta Besar Uni Eropa untuk bisa hadir di sini dan berdialog. Terima kasih atas kehormatan ini," ujar Lukman Hakim memulai pertemuan. 

Mengawali perbincangannya, Menag menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang cukup unik. Indonesia bukan negara agama layaknya Saudi Arabia, Pakistan, dan Vatikan, di mana antara agama dan negara itu menjadi satu. Namun demikian, Indonesia juga bukan negara sekuler yang secara tegas memisahkan relasi antara negara dan agama secara tegas. 

"Indonesia meletakan agama pada posisi yang begitu istimewa dan khusus. Karena nilai-nilai agama tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia yang religius dan agamis," kata Menag. 

Ditambahkan Menag, Indonesia saat ini menduduki ranking keempat dengan jumlah populasi terbanyak di dunia yang memiliki keberagaman dan kemajemukan cukup besar di semua sektor kehidupan. Di antara kemajemukan dan keberagaman itu, rakyat Indonesia disatukan tidak hanya oleh nilai-nilai kebangsaan namun juga disatukan oleh nilai agama.    

"Karena apapun etnis, agama dan di manapun kita tinggal di Indonesia yang begitu luas, semua sangat menjunjung nilai-nilai agama. Jadi nilai-nilai agama itu berfungsi untuk mempersatukan kemajemukan di Indonesia," ujar Menag. 

"Itulah kenapa Kementerian Agama hadir tidak sampai lima bulan sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Itu adalah untuk menjamin kemerdekaan rakyatnya memeluk agama dan menjalankan ajaran agama bagi pemeluknya. Sebab agama menduduki posisi yang sangat penting," tegas Menag. 

Menurut Menag, misi utama Kementerian Agama, selain memfasilitasi dan menyediakan kebutuhan setiap warga negara untuk menjalankan ajaran agama, juga agar umat bergama tetap bisa hidup penuh toleransi sehingga kerukunan umat beragama tetap terjaga dan terpelihara.   

Dialog dengan para duta besar negara Uni Eropa itu dibantu Sworn Tranlator Mariana Warokka. Turut mendapingi Menag Kabalitbang-Diklat Abd Rahman Mas’ud, Kapuslitbang Kehidupan Keagamaan Muharram Marzuki, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Ferry Meldi dan Kabag KLN Biro Hukum dan KL Anwar. (p/ab)